Diduga : 130 Juta Dana Bumdes Pekik Nyaring TA 2017, “Tak Tentu Rimbahnya”

  • Whatsapp

Benteng, realitasterkini.com – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Provinsi Bengkulu, telah dibentuk melalui musyawarah desa setempat sejak tahun 2016 silam, sehingga pada tahun 2017 Dana Bumdes  yang telah di anggarkan pada tahun 2016 tersebut di gelontorkan sebesar Rp. 130 juta oleh Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Dana Desa (DD) dan diserahkan kepada Pengurus Bumdes oleh Kades selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu agar dikembangkan menjadi sebuah usaha Suplay Pupuk, Racun Rumput kepada Masyarakat Petani setempat. Namun hingga saat ini Dana Bumdes tersebut tak tentu rimbahnya kemana dan juga pertanggung jawaban baik secara lisan maupun secara tulisan tak pernah di laporkan pihak pengurus ke Pemdes Pekik Nyaring.
Hal ini terungkap saat Tim Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Divisi Komando Garuda Sakti (KGS) dan awak media mengklarifikasi kepada Kades Pekik Nyaring Noval Ananta, MH yang didampingi Pendamping Desa Cici di ruang kerjanya, Senin (9/1/2022).

Berdasarkan keterangan Kades Pekik Nyaring Noval Ananta cukup jelas bahwa dirinya sejak di lantik jadi kades sejak tahun 2020 lalu telah meminta pertanggung jawaban penggunaan Dana Bumdes tersebut terhadap Ketua Bumdes Nanan Sutejo, namun hingga saat ini belum juga di indahkan atau sama sekali belum di buat laporan pertanggung jawaban oleh pengurus lama (ketua Bumdes).

“Saya selaku Kepala Desa yang terpilih pada tahun 2020 lalu sudah beberapa kali mengirim surat kepada Pengurus Bumdes lama (Nanan Sucipto) untuk membuat laporan pertanggung jawaban Dana Bumdes tahun Anggaran 2017 tersebut, namun pihak pengurus Bumdes tidak menghiraukan dan saat ini Pemerintah Desa Pekik Nyaring sedang menunggu laporan penggunaan Dana Bumdes tersebut”, ujar Noval.

Iya menambahkan, atas pertanggung jawaban secara Administrasi Bumdes tersebut belum tuntas sehingga saat ini. Sehingga Dana Bumdes lanjutan tidak, Pemdes tidak mau menganggarkan kembali

“Saya selaku kades Pekik Nyaring dalam dua tahun ini tidak menganggarkan penambahan Bumdes sebelum adanya pertanggung jawaban Dana Bumdes yang 130 juta tersebut dari Ketua Bumdes lama”, kata Noval.

Sementara itu, pada waktu yang sama, ‘Cici’ yang baru diangkat sebagai Pendamping Desa Pekik Nyaring pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa, Pengelolaan Bumdes pada tahun 2017 sudah cukup baik. Hanya saja para pengurus Bumdes belum bisa membuat laporan pertanggung jawaban.

” Saya jamin, tidak ada permasalahan tinggal menunggu laporan atau rincian secara tertulis pertanggung jawaban dari mantan ketua Bumdes Bapak Nanan Sucipto. Pada tahun 2017/2018 bisnis Saprudi atau penjualan Pupuk dan Racun Rumput terhadap masyarakat petani di Desa Pekik Nyaring berhasil dan ada kemasukan PAD yang di serahkan ke Pemdes setempat “, kata Cici yang baru menjadi pendamping desa tersebut sejak tahun 2019 lalu.

Menurutnya, Dana Bumdes itu hancur dikarenakan stok Pupuk termasuk racun Rumput yang telah di beli pihak Bumdes pada tahun 2019 pada kadarluarsa hingga bercendawan. Penyebabnya, hampir seluruh pengurus Bumdes pada tahun itu sibuk menjadi Anggota KPPS atau sibuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kala itu. Sehingga bisnis Pupuk dan Racun Rumput tidak berjalan.

“Dana Bumdes Pekik Nyaring pada awalnya jalan. Hanya saja pada tahun 2019 lalu kebetulan Pemilihan Umum dan pengurus Bumdes sibuk, akhirnya Stok Pupuk dan Racun Rumput rusak hingga bercendawan sehingga Dana Bumdes mengalami falit atau bangkrut”, dalih Cici, sembari dia jamin tidak ada permasalahan pengelolaaan Bumdes dan juga tidak ada juklak juklis atau petunjuk pengelolaan dana Bumdes saat itu.

Ketua LAI-KGS Provinsi Bengkulu ‘Astrawan’

Atas dugaan penyimpangan Dana Bumdes Desa Pekik Nyaring tersebut, Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia – Komando Garuda Sakti (LAI – KGS) Provinsi Bengkulu ‘Astrawan’ angkat bicara. Dirinya menduga adanya nuansa KKN atau dugaan penyelewengan Dana Bumdes tersebut, sehingga mantan Pengurus Bumdes yang lama tidak pernah di audit dan juga tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban Dana Bumdes tersebut.

“Saya selaku Ketua DPD LAI-KGS Provinsi Bengkulu akan melaporkan hal ini kepada penegak hukum agar permasalahan ini dapat terangbenderang, karena dapat di tenggarai adanya dugaan korupsi uang negara dalam pengelolaan Dana Bumdes tersebut”, tegas Sastrawan. (Tim)

  • Whatsapp

Pos terkait

Umroh Tanpa DP