Komisi I DPRD Benteng Arsyad Hamzah, Kritisi Polemik Dana BumDes Pekik Nyaring

  • Whatsapp

Benteng, realitasterkini.com – Terkait laporan pertanggung jawaban Dana Bumdes sebesar Rp. 130 juta yang di gelontorkan dari Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) pada tahun 2017 di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Benteng Arsyad Hamzah angkat bicara saat dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (11/1/2022).

Bagaimana tidak, sebagai wakil rakyat dan juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Benteng tersebut sangat menyayangkan uang negara didiamkan dengan begitu saja tanpa ada laporan pertanggung jawaban dari para pengurus atau mantan ketua BumDes Nanan Sutejo selama 5 tahun belakangan ini.

“Menyangkut penggunaan uang negara harus jelas laporannya setiap bulan dan akhir tahun, apalagi yang di kelola bersumber dari Dana Desa (DD) untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), dan bergerak di bidang penjualan pupuk dan racun rumput, tentu hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab Pemdes (kades -red) selaku pembina dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kala itu”, tegas Arsyad.

Ia mengatakan, atas kisruh Dana BumDes yang terjadi di Desa Pekik Nyaring karena di duga tidak jelas pembukuan dan laporan pertanggung jawaban keuangan hingga saat ini, seharusnya dapat di lidik pihak penegak hukum (Pihak Kepolisian) dan pihak dinas instansi terkait lannya.

“Kami dari Komisi I yang membidangi pemerintahan akan terus melakukan pengawasan tentang Dana BumDes tersebut. Dalam waktu dekat ini, saya akan berkoordinasi melalui surat kepada Inspektorat dan PMD Kabupaten Benteng agar bersama-sama turun ke Desa Pekik Nyaring untuk melakukan investigasi. Sebab yang berhak mengaudit mengenai laporan pertanggung jawaban penggunaan uang negara (Dana Desa) adalah inspektorat, sedangkan kami dari Dewan hanya sebagai pengawasan”, ujar Politisi Perindo itu.

Lebih lanjut dirinya menegaskan dalam pengelolaan Dana Desa atau BumDes tentu ada Pendamping Desa yang seharusnya mengantongi berkas pelaporan pembukuan pertanggung jawaban dan dapat juga memberi penjelasan yang dapat diyakini oleh semua pihak.

“Jika pengelolaan Dana BumDes sejak tahun 2017 khususnya di Desa Pekik Nyaring tidak jelas pemanfaatannya serta tidak ada laporaran atau rincian pertanggung jawaban, Pendamping Desa dapat memberikan jawaban terhadap siapapun. Dan apabila Pendamping Desa baru di tugaskan pada tahun 2019 dan dia memastikan perjalanan pengelolaan BumDes pada tahun 2017/2018 tidak bermasalah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada apa mati-matian melakukan pembelaan terhadap Pengurus Dana BumDes pada hal saat itu belum menjadi Pendamping Desa”, pungkas Arsyad. (**)

  • Whatsapp

Pos terkait

Umroh Tanpa DP