Siapa Dalang Kasus Penjualan Aset eks Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau

  • Whatsapp

Riau, REALITASTERKINI.com –Siapa dalang dibalik penjualan aset Pemprov Riau eks Kantor Dinas Pariwisata menjadi pertanyaan masyarakat. Sejak Zaman Rusli Zainal hingga sekarang disinyalir dikuasai ‘baju Kuning’ yang ditengarai dari salah satu partai politik besar.

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994 dan baru tereksekusi pada tahun 2021 suatu kejanggalan. Padahal lahan kantor eks Dinas Pariwisata tersebut telah memiliki Sertifikat No.29  Tahun 2014 yang Sah dan di terbitkan Kantor BPN Kota Pekanbaru.

Bacaan Lainnya

Sesuai prosedur hukum pertanahan, menurut penilaian masyarakat dan ahli hukum, Putusan Pengdilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994 tidak ada sangkut pautnya dengan Sertifikat No.29 Tahun 2014 atas nama Hak Pakai Pemprov Riau.

Kalau eksekusi mau dilakukan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, seharusnya Rizal Muluk dan atau PN Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan pihak BPN Kota, apakah lokasinya di objek Tanah Sertifikat No.29 Tahun 2014.

Jika mau dilakukan eksekusi, Rizal Muluk wajib menggugat BPN Kota Pekanbaru ke PTUN. Seharusnya Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru tidak ciptakan eksekusi di tanah yang bersertifikat sah. Karena masalah pertanahan yang lebih paham adalah BPN bukan Hakim. Sertifikat No.29 Tahun 2014 diterbitkan sesuai Prosedur.

Menurut Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru melalui stafnya menjelaskan, penerbitan sertifikat No.29  Tahun 2014 telah sesuai prosedur, karena sertifikat adalah dokumen negara, tidak bisa hukum mana yang membatalkan tanpa melalui PTUN.

Jadi terkait adanya eksekusi di tanah yang bersertifikat sah, pihak BPN menganggap eksekusi illegal. Buktinya pihak Pengadilan PN Kota Pekanbaru tidak mengundang BPN dan seandainya diundang pasti diberikan masukan.

Karena sertifikat tidak bisa diterbitan di lokasi tTanah yang bersengketa, terkait masalah undangan Biro Pemerintahan Gubernur Prov. Riau atas surat dari LSM yang meminta Dokumen Dokumen yang dibutuhkan LSM, pihak BPN tidak maua ikut campur dan menyepakati.

Tidak memberikan dokumen apapun ke pihak LSM, karena risiko mafia tanah yang dituduhkan LSM sangat mengerikan dengan bukti bukti LSM miliki. “Biarlah para Mafia Tanah itu yang berhadapan dengan pihak LSM,” imbuhnya.

Hasil Konfirmasi dengan Gubernur Provinsi Riau melalui stafnya Biro Hukum Yandarmadi menjawab tudingan masyarakat dan LSM atas keterlibatan Gubernur Prov.Riau  Drs.Syamsuar.

Yandarmadi membantah dan menjelaskan bahwa Gubernur tidak terlibat,namun kebetulan eksekusi dilakukan pada masa Jabatan Gubernur. “Memang Gubernur di Prov. Riau selalu dijabat Partai Golkar dan Rizal Muluk dengan Gubernur sama-sama Golkar. Namun tidak ada sangkut pautnya ke sana. Kebetulan pak Gubernur Drs.Syamsuar sangat taat hukum dan tidak seperti Gubernur terdahulu. Tidak taat pada hukum yang berlaku di NKRI. Kita ini dan atau tidak mau mematuhi Putusan Pengadilan yang sudah inkrah, ” Yandarmadi.

Terkait dengan Sertifikat No.29  Tahun 2014 menurut Yandarmadi sudah batal demi hukum, karena perkara sudah dimenangkan Rizal Muluk. Setelah ditanya apa sangkut paut sertifikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbru, Yandarmadi nampaknya bingung dan menyarankan ke  pihak LSM untuk melaporkan Rizal Muluk atas penggunaan dokumen palsu temuan LSM.

Agar Rizal Muluk  terproses Hukum dan Putusan Pengadilannya bisa Batal juga anjurnya. Yandarmadi menyatakan tidak bisa memberikan yang diminta pihak LSM, karena takut bertentangan dengan Perda Pemprov.Riau.

Ditanya mana lebih tinggi Perda dari Peraturan Peresiden, Yandarmadi hanya tersenyum dan tidak berkenan memberikan Putusan Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994, nampaknya para korporasi  telah mengikuti jejak Ketua Pengadilan Kota Pekanbaru yang tidak berkenan meberikan Copy Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994,dengan berbagai alsan yang tdk Jelas.

Hasil konfirmasi dengan Ketua Umum LSM Forum Pembela Hak hak Masyarakat Tempatan (FPHMT) Prov.Riau-Indonesia,menjelaskan bahwa Dugaan keterlibatan Gubernur Prov.Riau Syamsur sangat kuat dan dimungkinkan atau diduga dalangnya.

Karena Kasus Perkara antara RIZAL MULUK vs Pemda Prov.Riau itu kita duga kerjaan para Korporasi Mafia Tanah. Menurut BPN Kota Pekanbaru mengakui telah menerbitkan Setifikat No.29  Tahun 2014 sesuai SOP dan Prosedur.

Sertifikat No.29  Tahun 2014 itulah Dasar Hukum Gubernur sebelumnya tidak merespon Permohonan Eksekusi Eks Kantor Dinas Pariwisata Prov. Riau, sebab kalau RIZAL MULUK dan atau  Pengacaranya meminta dilakukan Eksekusi atas Putusan Pengdilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994,RIZAL MULUK wajib menggugat BPN Kota Pekanbaru melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pengadilan Kota Pekanbaru wajib melakukan Klarifikasi ke Pihak BPN atas sertifikat No.29  Tahun 2014 apakah terbit di atas tanah Eks Kantor Dinas Pariwisata Prov. Riau dan tidak melakukan lobi lobi Korporasi.

Pihak LSM menduga kuat ada keterlibatan Gubernur Prov. Riau dalam Mafia Kasus Eks Dinas Pariwisata yang merugikan Negara sekitar Rp 62 milliar dan meminta Presiden Jokowi, Kejagung, KPK dan Kapolri untuk mengusut kasus ini. Kalau hanya mengaharapkan hukum wilayah Prov. Riau, pihak LSM menduga akhirnya menjadi dagelan. Karena intansi terkait dengan kasus ini tidak berkenan menjawab surat klarifikasi dan memberikan dokumen yang kita butuhkan untuk dipelajari. (wis/hen/pan)

Hasil Konfirmasi dengan Pengcara ARMEN SH,tentang kaitan  Sertifikat Hak Pakai pemproV.Riau No.29  Tahun 2014 dengan Putusan Pengdilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994,menyatakan kedua duanya sama sama memiliki kekuatan yang sama,karena Sertifikat No.29  Tahun 2014 adalah Dokumen Negara dan diterbitkan sesudah ada Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor : 20/Pdt.G/1993//PN.Pbr tanggal 30 Juli 1994,jelas Putusan Pengadilan tidak bisa Batal dan Sertifikatpun tidak bisa batal tanpa melalui mekanisme Hukum,terkait eksekusi yang di lakukan segelintir pihak,ARMEN SH menjelaskan tidak mau mengomentarinya,karena nampaknya yang ada di sana adalah orang orang Kuat,jadi takut kita jadi terlibat,namun kita jelaskan bahwa Sertifikat tidak bisa batal demi Hukum dan Putusan Pengadilanpun tidak bisa batal,kalua sudah seperti itu,pihak KPK lah yang punya gawe, imbuhnya. (wis/hen/pan)

Pos terkait