oleh

Ketika ADD/DD Digerogoti Tikus Tikus Berdasi, “Kab. Kaur Jadi Apa” ?

-Berita, Kaur-1.399 views

Kaur, REALITASTERKINI.com – Beberapa kegiatan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2019, ke seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sangat luar biasa indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bagaimana tidak, beberapa kegiatan dalam pelaksanaan setelah pencairan 20% Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicairkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur tercipta beberapa kegiatan seperti: Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pengadaan Baju Adat, Pengadaan Peta Potensi Desa dan Peta Desa, Sosialisasi Sadar Hukum ke setiap Desa oleh Aparat Penegak Hukum setempat serta biaya publikasi terhadap biaya cetak dan Online.

Berdasarkan informasi yang dihimpun realitasterkini.com ke beberapa Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kaur mengatakan, bahwa pelaksanaan beberapa tersebut adalah kebijakan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kaur.

Menurut beberapa PJS/Kades seperti kegiatan BIMTEK jumlah peserta setiap Desa sangat berfariasi, antara 1-7 orang perdesa dengan biaya dibebankan sebesar Rp.4.500.000,-/orang yang akan di setor ke DPMD dan biaya transportasi sebesar Rp.2000.000.00,-/Orang langsung di setor PJS/Kades kepada peserta BIMTEK . artinya ADD/DD yang terkuras dalam kegiatan BIMTEK tersebut sebesar Rp.6.000.000,-/orang.

Selain itu juga, masalah seragam baju Adat sebesar Rp.7000.000,- per dua stelan dan uang tersebut juga kami setor ke PMD Kabupaten Kaur, termasuk uang peta potensi Desa dan Peta Desa sebesar Rp.12.500.000/Desa.

“Kami para PJS dan Kades yang ada di wilayah Kabupaten Kaur telah menyetor uang ke DPMD Kaur pada saat pencairan ADD/DD, berdasarkan Perbub Tahun 2019, namun Perbub tersebut hingga saat ini belum kami lihat atau terima”, ujar beberapa Pejabat Sementara (PJS)dan  Kades.

Sementara itu biaya Publikasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)secara merata ke 192 Desa di Wilayah Kabupaten Kaur Sebesar  Rp.9000.000,/ Desa langsung kami setor ke media yang bersangkutan yang telah mengajukan MoU pada akhir 2018 lalu. Dengan rincian, Rp.4.500.000,- ke Media Cetak Radar Kaur (RK) dan yang Rp.4.500.000,- ke Media Online. Pemerataan pembiayaan publikasi tersebut adalah juga tidak terlepas dari kebijakan DPMD Kabupaten kaur.

Ketika hal ini di konfirmasi realitasterkini.com, kepada Kabid DPMD,  Kabupaten Kaur , ‘Doni’, melalui via Telpon Selulernya , Kamis (11/7/19) mengatakan, seluruh kegiatan baik itu BIMTEK Peta Potensi Desa sudah melalui prosedur dari Mendagri dan Kementrian Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun masalah pakaian baju Adat yang Rp.7000.000,- per dua stel itu tidak tau. Tutup Kabid DPMD Doni. (TIM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.