oleh

Beberapa Kegiatan Yang Dilaksanakan, “Dibawah Tekanan DPMD”

-Berita, Kaur-1.169 views

Kaur, REALITASTERKINI.com – Beberapa kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019 khususnya di Wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, diduga keras pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kaur terlalu memaksakan keinginan untuk meraup kepentingan peribadi dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 tentang Perioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pasal 16 Ayat 1,2 dan 3.

Seperti halnya yang disampaikan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kinal ‘Ruslamanidi, SIP kepada Realitasterkini.com di kediamannya, Minggu 28-07-2019, mengatakan sesungguhnya kami kepala desa hanya mengikuti perintah atasan “Perintah DPMD”, yang mengharuskan mengikuti beberapa kegiatan seperti : Bimtek, Peta Potensi Desa, Baju Adat dan Pelatihan Jurnalis Desa.

“Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut murni pihak desa terpaksa mengikutinya berdasarkan perintah atasan (DPMD) yang di gadang – gadangkan sudah ada Peratuan Bupati (Perbup) tahun 2019. Namun Perbup tersebut tidak pernah di bagikan kepada para kepala desa dan PJS desa”, ungkap Ketua Forum Kades Kecamatan Kinal.

Menurut Ruslamanidi dari beberapa kegiatan yang dipaksakan pihak atasan tersebut sangat menelan atau menguras ADD/DD yang jumlahnya sangat fantastis. Seperti pelaksanaan Bimtek peserta setiap desa sangat berfariasi diantaranya 4 sampai 6 orang per desa. Dengan biaya Rp.4.500.000,- per orang untuk di setor langsung ke DPMD Kabupaten Kaur, dan Rp.2.000.000,- untuk uang saku dan transportasi serta pajak minum makan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dirinya menambahkan tentang Baju Adat yang mencapai biaya Rp.7.000.000,- per desa juga bukan melalui musyawarah desa dan termasuk biaya Peta Potensi Desa yang menelan dana sebesar Rp.12.500.000,- juga tidak melalui hasil musyawarah desa. Dan bukan hanya itu termasuk pelaksanaan Pendidikan Jurnalis Desa yang barusan diadakan pada tanggal 26 juli tahun 2019 lalu, juga secara mendadak di pungut biaya sebesar Rp.5.000.000,- per desa, hingga saat ini untuk mempertanggung jawabkan semua pengeluaran tersebut di ambil dari ADD/DD.

“Dalam pengelolaan ADD dan DD seharusnya di kelola langsung pihak desa berdasarkan keputusan musyawarah desa yang sebelumnya melalui RKP Desa diajukan ke Kementerian Pusat. Namun dari beberapa kegiatan yang terkesan di paksakan pihak DPMD, sangat jelas bertolak belakang dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan juga Rencana Pembangunan Janka Menengah Desa (RPJMDes)”, tegas Ruslamanidi.

Hal senada juga di sampaikan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur di kediamannya kepada Tim Realitasterkini.com beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa seluruh kegiatan Baik Bimtek, Pengadaan Baju Adat, Peta Potensi Desa dan Penyuluhan Sadar Hukum tidak kami laksanakan karena menurutnya bakal ada bau-bau tak sedap ke depan. “Sembilan Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Lungkang Kule takut mengikuti beberapa kegiatan tersebut meski pun Kepala DPMD sering menghubungi saya via henphone seluler, karena di khawatirkan ke depan bakal ada bau-bau tak sedap”, tandas Ketua Forum Kades Kecamatan Lungkang Kule.

Ketika Wartawan Realitasterkini.com konfirmasikan hal ini kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) ‘Asmawi’ melalui Kabid Pemberdayaan ‘Donny Rasfino, ST. mengatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai mekanisme yang ada. “Beberapa kegiatan yang dilaksanakan DPMD berdasarkan rujukan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2019, dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada sebagai mana UU Desa Nomor 17 tahun 2017”, dalih Donny.

Menyikapi tentang beberapa kegiatan yang dilaksanakan pihak desa baik itu tentang kegiatan Bimtek, Baju Adat, Peta Potensi Desa dan Pendidikan Jurnalis Desa, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) dibawah Divisi Komando Garuda Sakti (KGS) Provinsi Bengkulu angkat bicara. Ketua DPD KGS Provinsi Bengkulu ‘Rudi HR sangat prihatin atas kegiatan yang di duga penuh intervensi pihak DPMD.

Menurut Rudi, dari beberapa kegiatan yang di paksakan pihak DPMD tersebut dapat diduga berpotensi merugikan keuangan Negara. Maka dengan itu, dirinya meminta agar aparat penegak hukum mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap beberapa kegiatan yang di duga tidak sesuai peraturan yang ada, tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), tegas Ketua DPD KGS Provinsi Bengkulu, Semoga…..! (Aprin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.