oleh

Wartawan, LSM Serta Warga Lakukan Unjuk Rasa

-Berita, Kaur-1.116 views

Kaur, REALITASTERKINI.com – Puluhan masyarakat  beserta perwakilan wartawan dan LSM yang ada di Kabupaten Kaur lakukan unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Negri Kaur, Provinsi Bengkulu untuk merubah tuntutan terhadap kasus penganiyaan wartawan beberapa waktu lalu, hanya dituntut selama 2 bulan penjara.

Wartawan, LSM Serta Warga Lakukan Unjuk Rasa 2

Sebagai Koordinator unjuk rasa ‘Aprin Taskan Yanto,’ dan juga sebagai  korban penganiayaan sekali gus wartawan media online, mengatakan, Tuntutan Jaksa terhadap penganiayaan Wartawan itu tidak adil, karena hanya 2 bulan.

“Ganti tuntutan pelaku penganiyayaan yang hanya 2 bulan, itu tidak adil, Jaksa  dalam melakukan tuntutan sangat jauh dari fakta persidangan dan Jaksa kelihatan membela pelaku dalam kasus ini”, ungkap Koordinator orasi, di depan kejari kaur, Selasa (13/8/19)

Lanjutnya mengeritik kinerja jaksa, agar menindak lanjuti setiap laporan dari LSM dan masyarakat, terkait banyaknya dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Kaur Provinsi bengkulu. Tegas Aprin.

“ Bila jaksa tidak melakukan perubahan atas tuntutan dalam orasi ini terkait kasus penganiayaan wartawan yang hanya 2 itu dalam penegakkan hukum, maka peserta unjuk rasa akan melakukan kegiatan serupa kembali dalam jumlah yang lebih besar”, tegas Aprin

Sementara itu, setelah selesai melakukan orasi, Aprin Taskan Yanto menyampaikan terhadap awak media, dipastikan unjuk rasa kembali akan dilakukan dalam waktu dekat bila tuntutan jaksa terhadap penganiayaan dirinya tidak dicabut dan diubah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena kejadian  itu tidak pantas di terima oleh si pelaku yang hanya dua bulan”, pungkas Aprin.

“Saya akan menuntut keadilan, agar sipelaku di tuntut seadil-adilnya”, kata Aprin.

Sementara itu Kepala Kejari Kaur Doglas P,  menyambut baik kedatangan masa unjuk rasa, mengatakan, tuntutan terhadap kasus penganiyayaan ini kami sudah melakukannya  secara tepat dengan menerapkan pasal 351 KUHP sudah cukup rasa keadilan.

“Terkait putusan akhir silakan pihak Hakim yang punya wewenang untuk itu”, jelas Doglas.

Terkait penindak lanjutan laporan masyarakat tentang korupsi , kejaksaan negri kaur untuk saat ini masih mengalami kekurangan personil untuk menangani itu. Jelas Doglas. (ROSITA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.