oleh

Diduga Pembagian Rumah Nelayan Mukomuko Ada Unsur Politik

Mukomuko, REALITASTERKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan menyeleksi nelayan untuk diusulkan sebagai calon penghuni bantuan sebanyak 50 rumah nelayan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat. Ungkap Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Nasyyardi di Mukomuko, kamis lalu.

Menurut Nasyyardi, timnya sudah ada, selanjutnya untuk seleksi calon penghuni rumah khusus nelayan sudah dilakukan verivikasi sesuai dengan data nelayan yang berhak menerimanya.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 membangun 50 rumah tipe 28 untuk nelayan yang berpenghasilan rendah di Mukomuko, namun bila ada gejolaknya sudah ada tim bagian lapangan”, jelas Nasyyardi.

Disisi lain, Ketua Rt 02 kelurahan koto jaya kecamatan kota Mukomuko ‘Alfian Tanjung’ dan juga sebagai anggota tim seleksi pembagian Rumah nelayan sesalkan akibat pembatalan pembagian rumah nelayan yang seharusnya dilakukan pada Hari Selasa 17-9-2019.

Menurutnya, seakan-akan tidak menghargai tim penyeleksi Rumah Nelayan Koto Jaya kecamatan Kota Mukomuko yang terdiri dari unsur Polri TNI Kejaksaan dan juga unsur Camat Lurah dan semua Ketua RT.

“Terjadinya pembatalan pembagian rumah nelayan itu hanya gara-gara oknum Ketua nelayan Koto Jaya ‘Yanto’ yang memprotes seharusnya dirinya yang menyeleksi bantuan tersebut tanpa melibatkan orang lain”, jelas Alfian.

Lanjut alfian mengatakan, seharus BupatiĀ  Choirul Huda dan sekertaris daerah Kabupaten Mukomuko Marjohan, memanggil semua tim seleksi untuk rapat bersama tapi itu tidak di lakukan dan mengambil keputusan sepihak.

“Ini patut diduga Buati Mukomuko sebagai Kepala daerah tidak menghargai jerih payah tim yang melibatkan unsur Polri, TNI, Kejaksaan dan juga unsur Camat Lurah dan semua Ketua RT, yang hanya memutuskan sepihak “, sesal Alfian.

Lanjut Alfian, rencananya semua tim akan secepatnya menghadap Sekda untuk mengembalikan mandat yang di berikan kepada tim untuk di kembalikan kepada Sekda.

“Biarlah Sekda dan Ketua Nelayan yang menjadi tim penyeleksi, dan kami menduga hal ini sepertinya syarat akan kepentingan politik”, tutur Alfian.

Sementara kepala Dinas Perkim ‘Nurngubaidi’ merasa sangat kecewa atas keputusan Bupati Mukomuko. “Semua sudah di persiapkan dan kelar tapi ternyata di batal kan bupati melalui sekda, berapa kerugian yang di alami Dinas Perkim yang memakai dana Negara yang terbuang dengan Percuma”, pungkasnya mengakhiri.(Alf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.