oleh

Ketua Komisi I DPRD Benteng, ” Tingkatkan Sosialisasi Atas Pelaksanaan DD “

Benteng, REALITASTERKINI.comKetua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Perindo, menghimbau kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat agar lebih meningkatkan sosialisasi dalam penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik terhadap Pihak pendamping desa mau pun Kepala Desa (Kades) serta perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Benteng Propinsi Bengkulu.

“Untuk membantu jalannya roda pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu. Personal Pendamping desa harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi guna ketertiban dalam pelaksanaan program Pemerintah Pusat yaitu DD dan ADD,” ungkap Arsad di ruang kerjanya, kepada realitasterkini.com, senin (20/1/20).

Loading...

Menurut Arsad,  masih banyak kendala yang dihadapi oleh para kepala desa (Kades) dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan terutama pasca undang-undang desa diterbitkan. Sebagai contoh, kesulitan yang dihadapi oleh kades dan perangkatnya adalah dalam hal membuat perencanaan dan pelaporan atas penggunaan dana desa.

“Kesulitan tersebut disebabkan karena dana desa yang dikucurkan berasal dari APBN, tentu saja perencanaan dan pelaporannya mengacu kepada sistem akuntansi pemerintah. Nah, dalam hal demikian, selain memang diperlukan SDM yang memadai di desa, maka tenaga-tenaga pendamping desa sangat diperlukan,” tambah politisi Partai Perindo.

“Tentu saja ke depan, kualitas dan kapasitasnya akan ditingkatkan terutama untuk memunculkan potensi dan inovasi di desa-desa dalam rangka percepatan pertumbuhan pembangunan dan perekonomian di desa,” katanya.

Lanjutnya mengatakan, terkait peraturan pemerintah no 6 Tahun 2014 tentang penggunaan anggaran DD kelihatannya masih belum dilaksanakan secara profesional sehingga pada tahun 2019 lalu masih ada pembangunan DD yng belum selesai.

“Kami berharap agar tidak adanya kesalahan pada pelaksanaan DD tahun 2020 ini, pendamping Desa harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, mulai dari Inspektorat, PMD dan pihak kecamatan agar selalu melakukan kroscek kelapangan,”

“Tugas Kami sebagai wakil rakyat ini adalah hanya sebatas pengawasan, dan akan melakukan peringatan pertama hingga ke tiga kalinya, kalau masih bandel tidak menuruti apa yang disampaikan baru pihak kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ada,” jelas Arsad mengakhiri.(Sz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed