oleh

ANALISIS YURIDIS, NEGARA BELUM SIAP: Dalam Penanganan Corona Virus di Indonesia

Oleh : Zelig Ilham hamka.S.H.

Terhitung hingga Tanggal 02 April 2020, secara global telah tercatat 827.419 kasus terkonfirmasi Covid-19 yang menjangkit 206 negara atau kawasan. Di Indonesia, tercatat ada 1.790 kasus positif Covid-19 dengan 170 angka kematian (case fatality rate).

Tidak bisa terhindarkan, virus corona menjadi wabah menakutkan bagi seluruh warga negara. Penyeberluasan virus yang begitu cepat telah berdampak secara nyata dalam seluruh lini kehidupan masyarakat. Dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya hingga agama pun ikut menjadi dampak dari wabah virus tersebut.

Secara umum, kita dapat melihat sudah banyaknya keluhan masyarakat yang mulai kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan pokok karena berbagai alasan, hingga penolakan masyarakat terhadap lokasi pemakaman jenazah yang meninggal karena positif covid-19 pun turut menjadi persoalan.

Dalam hal ini, peran negara menjadi sangatlah penting untuk menangani permasalahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam tersebut.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, secara yuridis memiliki kewajiban yang telah diatur dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang ada. Alenia ke empat Preambule atau Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia……”.

Narasi tersebut menjadi perjanjian luhur berdirinya bangsa dan Negara Indonesia, secara normatif dapat diartikan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”.

Itulah kesepakatan agung yang menjadi State fundamental norm yang harus diwujudkan oleh negara melalui pemerintah sebagai organ dalam pelaksanaannya.

Ketentuan lanjutan dari norma mendasar mengenai tujuan negara tersebut ditegaskan kembali dalam beberapa pasal yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, diantaranya :

  1. Pasal 28 A, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;
  2. Pasal 28 G, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
  3. Pasal 28 I ayat (4), yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.

          Logika hukum dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak konstitusional warga negara tersebut adalah setiap warga negara berhak untuk hidup, maka dari itu warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan untuk kehidupannya dan yang perlu digaris bawahi adalah negara menjadi penanggung jawab atas hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara tersebut.

Secara khusus ada beberapa regulasi undang-undang (UU) yang mengatur tentang hak warga negara yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, diantaranya adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia, yang mana dalam Pasal 9 ayat (3) UU a quo mengenai hak untuk hidup menyebutkan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Selain dari pada itu, Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik serta Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005, yang mana dalam Pasal 23 ayat (1) DUHAM menyebutkan

“setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang dipelukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada diluar kekuasaannya”.

Dalam Pasal 12 Konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya, salah satu ketentuannya menyebutkan negara sebagai pihak yang harus mengupayakan

“Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan”.

Merujuk pada beberapa ketentuan yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya kesehatan merupakan hal yang sangatlah penting, karena kesehatan merupakan prasyarat bagi seseorang untuk dapat semaksimal mungkin mencapai harkat kehidupannya.

          Ketentuan dalam hukum positif yang telah disebutkan di atas, idealnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dan sikap negara dalam menangani wabah Covid-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Secara yuridis terdapat tiga regulasi (UU) yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani permasalahan ini, diantaranya :

  1. UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit menular;
  2. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; dan
  3. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan.

Merujuk pada tiga regulasi tersbut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum diantaranya :

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

          Tentunya masih banyak kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian dan atau Lembaga Negara dalam penanganan Covid-19, namun dalam penulisan ini akan secara khusus membahas mengenai tanggung jawab negara yang lahir dari hak-hak warga negara dan kebijakan umum negara dalam penanganan Covid-19 ini. Dari beberapa regulasi yang telah ada sebelumnya dan regulasi baru yang ditetapkan khusus untuk menangani perkara ini, ada dua hal yang patut dianalisis sebagai berikut :

  1. Pemahaman “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”

          Perlu kiranya meluruskan kesalahan pemahaman beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa keadaan sekarang ini disamakan dengan keadaan darurat sipil dalam kategori perang seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan bahaya.

Kesalahan pemahaman mengenai hal tersebut hendaknya tidak terjadi lagi pasca ditetapkannya KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat. Dalam memahami pemaknaan “Kedaruratn kesehatan masyarakat”, secara yuridis dapat merujuk pada Pasal 1 butir 2 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan

 “Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”,

dari bunyi pasal tersebut, jelas dapat disimpulkan mengenai maksud dan pengertian dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagai suatu kebijakan hukum yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, hal ini dipandang tepat mengingat perkembangan wabah covid-19 yang begitu pesat di berbagai daerah Indonesia pada saat ini.

Keputusan Presiden a quo jelas menjadi turunan dari UU Kekarantinaan kesehatan, di dalam UU Kekarantinaan kesehatan ketentuan mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14, yang mana pasal-pasal tersebut mengatur kewenangan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat pada pemerintah pusat dan mengatur mengenai pelaksanaan dari kedaruratan kesehatan masyarakat.

  1. Pemilihan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kebijakan PSBB ini dilahirkan dari PP Nomor 21 Tahun 2020, dalam konsideran mengingatnya PP ini menyebutkan tiga regulasi UU yaitu, UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit menular, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan.

PP ini tidak menyebutkan secara spesifik menindak lanjuti UU yang mana atau ditetapkan untuk melaksanakan UU yang mana, namun secara substansial PP ini secara jelas ditetapkan untuk menindaklanjuti UU Kekarantinaan kesehatan. Kebijakan PSBB merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden yang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kebijakan ini merupakan pilihan dari pemerintah terhadap beberapa opsi yang termaktub dalam UU Kekarantinaan kesehatan setelah ditetapkannya kedaruratan kesehatan masyarakat, diantaranya adalah karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan PSBB. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya dalam hal ini adalah, tepatkah kebijakan PSBB yang dipilih dalam menangani keadaan sekarang ini ?. Tentunya untuk menjawab hal tersebut tidak cukup hanya meninjau secara yuridis semata, dibutuhkan data-data non yuridis untuk menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif.

Jika ditinjau dari pengaturannya dan melihat penyebaran Covid-19 yang ada pada saat ini, pilihan yang paling memungkinkan diambil oleh pemerintah adalah melakukan karantina wilayah atau PSBB. Dalam Pasal  1 butir 10 disebutkan

“karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkin penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Sedangkan PSBB dijelaskan dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi “pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkin penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Dari kedua penjelasan tersebut, ketika dibaca sekilas tentunya tidak banyak perbedaan pemaknaan dalam keduanya, namun ketika lebih spesifik maka ditemukan perbedaan antara keduanya yaitu, jika karantina wilayah yang dibatasi adalah “seluruh kegiatan penduduk” sedangkan PSBB yang dibatasi adalah “kegiatan tertentu penduduk”.

Berdasar pada perbedaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karantina wilayah merupakan pilihan yang lebih efektif dari pada PSBB untuk menghentikan penularan wabah yang telah menjangkit 32 Provinsi di Indonesia.

Namun pada setiap pilihan yang diambil tentunya memiliki dampaknya masing-masing, ketika mengambil pilihan untuk melakukan karantina wilayah maka ada konsekuensi yuridis yang akan ditimbulkan, salah satunya adalah lahirnya tanggung jawab pemerintah pusat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Kekarantinaan kesehatan yang menyebutkan

“Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintah pusat sudah siap menjalankan tanggung jawabnya secara tepat, seandainya karantina wilayah ditetapkan ? dan apakah negara sudah siap menanggung seluruh dampak yang akan ditimbulkan ketika karantina wilayah ditetapkan ? Dalam pandangan penulis, pemerintah tidak siap menjalankan tanggung jawabnya dan tidak siap menanggung dampak yang akan ditimbulkan ketika karantina wilayah ditetapkan. Ketika yang dipilih adalah PSBB, maka tidak ada tanggung jawab pemerintah yang ditegaskan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.  

Secara keseluruhan, penulis meyakini bahwa pemerintah sudah tentu memiliki pertimbangan -pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan PSBB. Namun pertanyaannya, seberapa efektifkah PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sekarang ini ?.

Menjawab pertanyaan tersebut, muncul pesimisme akan efektifitas PSBB dalam memutus mata rantai penularan wabah yang begitu cepat ini, lebih lagi jikalau dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait.

Secara regulatif dalam UU Kekarantinaan kesehatan dan PP Penetapan PSBB  dijelaskan bahwa PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada kenyataannya, yang diatur dalam UU dan PP tersebut sudahlah dijalankan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini jauh sebelum PP tentang penetapan PSBB tersebut ditetapkan.

Dalam dua pekan terakhir ini langkah-langkah yang telah dijalankan tersebut terbukti tidak dapat menghentikan secara drastis penularan Covid-19, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah kasus positif covid-19 dari hari ke hari.

Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah tidak ada ubahnya hanya sekedar melegalkan hal-hal yang telah dijalankan selama ini, agar supaya apa yang telah dilakukan dapat memiliki legalitas formal dalam pelaksanaannya atau sederhananya hanya memberikan payung hukum semata tanpa memberikan kebijakan yang konkrit dan tepat.

Secara prosedural, PSBB dapat diusulkan oleh dua lembaga yaitu, Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Usulan tersebut diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan akan diputuskan pula oleh Menteri tersebut. Secara prosedural pengaturannya sudah tepat, namun apakah pelaksanaannya juga akan tepat ?.

Terlepas dari kebijakan PSBB yang dinilai tidak efektif ini, tentunya kebijakan PSBB yang telah ditetapkan harus tetap dijalankan secara optimal oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintahan ataupun masyarakat secara umum, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki hak untuk memutuskan suatu kebijakan dan masyarakat wajib menjalankan kebijakan yang telah diputuskan tersebut. Seperti apa hasil yang akan didapatkan, kita serahkan pada Tuhan yang maha kuasa disertai dengan usaha kita bersama.

Penulis : Zelig Ilham hamka.S.H.