oleh

Pemalsuan Tanda Tangan Calon Perangkat Desa Meok, “Akhirnya Mencuat”

BU/Enggano, realitasterkini.com – Pemalsuan tanda tangan salah seorang Calon Perangkat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada tahun 2017 silam, akhirnya mencuat. Hal itu terbukti saat Hendra Kurniawan Kauno mendatangi kediaman Pemimpin Redaksi media online realitasterkini.com, Minggu (28/06/2020) lalu.

Berdasarkan informasi dan data yang disampaikan Hendra Kurniawan Kauno, dirinya merasa dirugikan akibat pemalsuan tanda tangannya saat mengikuti penjaringan pencalonan perangkat Desa Meok pada tahun 2017 silam.
Menurutnya, besar kemungkinan yang memalsukan tanda tangannya tersebut di duga keras dari pihak penjaringan perangkat Desa Meok pada waktu itu, papar Hendra Kurniawan Kauno.

Hendra menuturkan, tanda tangannya yang diduga dipalsukan tersebut, saat dirinya mengajukan permohonan untuk di calonkan menjadi Kasi Keuangan Desa Meok pada tanggal 17 September 2017 silam. Berdasarkan permohonan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab tersebut, dirinya merasa dirugikan dan di zolimi, karena yang duduk sebagai Kasi Keuangan Desa Meok hingga saat ini orang lain. “Saya merasa dirugikan dan di zolimi pihak oknum yang memalsukan tanda tangan diatas Materai 6000 itu, dan saya berharap atas kejadian ini pihak Penegak Hukum, Polda Bengkulu dan Polresta Bengkulu Utara serta jajaran Polsekta Enggano mengusut tuntas agar terang menerang siapa pelakunya” tegas Hendra.

Dari keterangan yang dihimpun, Hendra menuturkan sejak kepemimpinan Kades Meok “Iswan Kauno” lebih kurang 4 tahun belakangan ini sangat carut-marut. Bagaimana tidak, perangkat desa yang diangkat oleh sang kades ada 3 orang yang tidak melalui penjaringan dan juga didominasi pihak keluarganya yang duduk sebagai perangkat Desa Meok. “Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang di duga dilakukan oleh Sang kades dalam pengangkatan perangkatnya sangat tinggi, bayangkan saja beberapa jabatan perangkat desa tak lain dari ipar, adek kandung dan anak angkat sang kades”, terang Hendra.
Sementara itu sejak dirinya mendapatkan berkas Pemalsuan tanda tangannya tersebut, ia langsung membuat pengaduan kepada Ketua BPD pada tanggal 14 Juni 2020 lalu, dan pada taggal 21 Juni 2020 Ketua BPD Desa Meok “Yosia Kaitora” langsung menyurati Kades Meok agar pengaduan Hendra Kurniawan Kauno segera melakukan klarifikasi dalam tempo dua hari setelah surat ini di sampaikan. Isi dari Notulen Rapat anggota BPD yang di sampaikan bersifat penting, antara lain : 1. Ketua BPD Periode 2014-2019 tidak pernah dilibatkan dalam perekrutan perangkat desa pada tahun 2017. 2. Setelah perangkat desa tahun 2017, Kades Meok menyampaikan di depan musyawarah desa akan melakukan perekrutan ulang perangkat desa pada tahun 2018. 3. Tentang pemalsuan tanda tangan Hendra Kurniawan Kauno, pihak BPD tidak mempunyai wewenang menindaklanjuti dan kami serahkan kepada saudara Hendra Kurniawan untuk melanjutkan ke pihak yang mempunyai wewenang. 4. Mohon kepada Kades untuk mengklarifikasi pengaduan Hendra Kurniawan kepada BPD Desa Meok dua hari sejak surat ini disampaikan.

“Karena tidak dihiraukan sang kades surat dari BPD tersebut, akhirnya Hendra Kurniawan Kauno mengambil langkah datang ke Bengkulu agar pemalsuan tanda tangannya tersebut di beritakan melalui media, dan berencana akan melaporkan kasus pemalsuan tanda tangannya itu ke pihak Polda Bengkulu atau Polres Bengkulu Utara”, tegas Hendra.

Ketika realitasterkini.com konfirmasikan hal ini kepada Kades Meok “Iswan Kauno” melalui telpon genggamnya, Selasa 30-06-2020 mengatakan, seperti apa yang telah dilaporkan Hendra Kurniawan Kauno tentang dugaan pemalsuan tanda tangannya tersebut, telah melakukan klarifikasi pada hari Senin 29/06/2020 lalu, dan dianggap tidak ada permasalahan. Juga tentang pengangkatan perangkat desa yang diduga tidak melalui penjaringan dan termasuk didominasi pihak keluarganya, sang kades menjawab dengan singkat semua pengangkatan perangkat desa telah memenuhi syarat dan atas petunjuk dari pihak Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara, ungkap kades yang menganggap sejak kepemimpinannya bersih dan bebas Nepotisme.

Terkait beberapa kasus yang di anggap telah merugikan banyak pihak, Hendra Kurniawan Kauno berharap agar Bupati dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara segera memanggil Kades dan Perangkatnya untuk mempertanggungjawabkan dugaan pemalsuan tanda tangannya tersebut.(**)