oleh

Kinerja Polsek Enggano Patut Diacungkan Jempol, “Hendra Akan Lapor Sang Kades ke PTUN Bengkulu”

Enggano/BU, realitasterkini.com -Meskipun perkembangan proses pemalsuan tanda tangan Hendra Kurniawan Kauno tengah berjalan di Mapolsek Enggano dan belum ada titik terang siapa pelakunya atau yang menjadi tersangka atau dalang atas pemalsuan tanda tangan tersebut, namun masyarakat Kecamatan Enggano, khusunya Warga Desa Meok mengapresiasi kinerja pihak Penyidik Polsek Enggano dalam menangani laporan pemalsuan tanda tangan tersebut, telah melakukan pemeriksaan terhadap belasan perangkat desa dan anggota panitia penjaringan perangkat pada tahun 2017 silam termasuk unsur Pejabat tingkat kecamatan turut diperiksa.

Atas langkah proses hukum yang dilakukan pihak Penyidik Polsek Enggano dalam kasus pemalsuan tanda tangan Hendra Kurniawan Kauno tersebut, Patut Diacungkan Jempol.

Bagaimana tidak, meskipun pihak penyidik sedikit mengalami kesulitan dalam mengungkap siapa pelaku pemalsuan tanda tangan Hendra itu, namun tak lama lagi dapat di pastikan akan terbuka setelah dilakukan gelar perkara di Polresta Bengkulu Utara nantinya, kata Hendra.

Hendra Kurniawan Kauno yang didampingi salah seorang tokoh masyarakat Desa Meok Astiadi Kauno ke Polsek pada tgl 07 Juli 2020, dan oleh Pembantu Penyidik Reskrim Pelsek Enggano, IPDA Sumitomo Panjaitan saat itu langsung menyarankan agar dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah desa dengan mengedepankan kearifan lokal daerah Enggano, kata Hendra menirukan pembicaraan Pembantu Penyidik Reskrim Posek Enggano waktu itu.

Kesempatan yang di arahkan pihak Pembantu Penyidik itu, akhirnya Hendra memberi waktu hingga 13 hari dan ternyata tidak membuahkan hasil. Maka dengan itu pada tanggal 20 Juli 2020, Hendra Kurniawan Kauno kembali melaporkan pemalsuan tanda tangannya tersebut ke Mapolsek Enggano dan diterima oleh Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Enggano IPDA Sumitomo Panjaitan dengan Nomor LP/1183-B/VII/2020 / BKL / RES. BKL / Sektor Enggano.

Dalam kesempatan itu karena Kades Meok Iswan Kauno serta perangkatnya tidak berbicara jujur dan mengakui siapa pelaku pemalsuan tanda tangan Hendra tersebut, akhirnya kasus ini bergulir ke ranah hukum dan tak lama lagi pihak Satreskrim Polres Bengkulu Utara melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya, ujar Hendra.

Lebih lanjut Hendra menuturkan, anehnya lagi seorang oknum Perangkat Desa Meok saat itu, ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa pada tahun 2017, dan nekat menjadi pemeran utama dalam proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, sementara panitia/tim seleksi yg telah di SK kan oleh Kepala Desa pada waktu itu sudah ada lima orang.

Landasan apa yg digunakan Kepala Desa Meok dalam melaksanakan proses atau alur penjaringan dan penyaringan perangkat desa sehingga membiarkan oknum perangkat desa dan juga sebagai peserta calon perangkat desa beralih fungsi menjadi pemeran utama dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa?, Apakah Kepala Desa tidak memiliki landasan / dasar hukum pelaksanaannya?, Hal ini yang membuat rancuh dan patut diduga pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Meok pada tahun 2017 silam tersebut hanya sebuah simbol akal – akalan yang pada intinya dapat ditenggarai  bahwa calon perangkat desa telah diatur sedemikian rupa sebelum pelaksanaan penjaringan.

Sementara dalam Perda nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa meliputi penjabaran dari Bab lll Pasal 3, Bab lV Bagian ke satu, Bab ke dua Pasal 6 dan seterusnya cukup jelas, bahkan pada Perda nomor 13 Tahun 2016 Paragraf I Pasal 7 ayat 2, BPD dan Perangkat Desa dilarang menjadi anggota tim seleksi.

Atas aturan dan Perda tersebut diatas jika Oknum Perangkat Desa ikut sebagai tim seleksi penjaringan dan penyaringan dan bahkan ikut sebagai calon perangkat desa saat itu serta nekat menjadi eksekutor pada wewenang tim seleksi /panitia? Tindakan yang dilakukan oknum tersebut sudah jelas telah mengangkangi peraturan dan Perda yang tertera di atas. Dan hal itupun Kepala Desa Meok jika dipertatanyakan siapa pelaku pemalsuan tanda tangan Hendra tersebut selalu mengatakan tidak tahu. Atas pernyataannya itu keberadaan Desa Meok sangat mengkhawatirkan kepemimpinannya, kata Hendra.

Lebih lanjut Hendra mengatakan saat ini dirinya akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyangkut penyimpangan administrasi  yg bersifat prinsip terhadap pelayanan Masyarakat, Surat Keputusan (SK) Kepala Desa mengenai pelayanan administrasi, pembunuhan karakter atau nama baik.
“Saat ini saya selaku korban Pemalsuan tanda tangan, akan menggugat Kades Meok ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, menyangkut penyimpangan dalam pelaksanaan administrasi yang bersifat prinsip terhadap masyarakat, mengenai Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang pelayanan administrasi, pembunuhan karakter atau nama baik” tegas Hendra ketika di konfirmasi melalui telpon genggamnya beberapa waktu lalu. (**)