oleh

Rapat Paripurna DPRD Seluma “Berlangsung Tertib”

Seluma, realitasterkini.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma, yang dipimpin Ketua DPRD Seluma Nofi Eriyan Andesca,S.Sos dalam pembahasan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk di Perda kan berlangsung dengan tertib. Paripurna tersebut di selenggarakan di Gedung Dewan Seluma, Rabu (11/11/20).

Rapat Paripurna yang hanya di hadiri 28 orang tersebut termasuk Muspida Kabupaten dan I orang eselon II dari OPD pemerintahan Kabupaten Seluma, beberapa fraksi sempat menyindir ketidakhadiran Bupati Seluma H. Bundra Jaya saat menggelar rapat tersebut.

Rapat Paripurna DPRD Seluma "Berlangsung Tertib" 2

Sekda Kabupaten Seluma

Dalam pemaparan Sekda Seluma, ia memimpin rapat untuk mewakili Bupati dalam pengesahan Raperda Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah supaya di Perda kan.

Supratman mengatakan Rapat Paripurna ini diselenggarakan secara mendadak. Sehingga, OPD tidak banyak yang tahu termasuk dirinya baru ia tahu pada hari itu juga. “Saya juga kaget bahwa ada Rapat Paripurna hari ini, dan dikarenakan hari ini baru diketahui maka OPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seluma tidak hadir”, tandas Sekda.

Berdasarkan pantauan awak media, ada 4 materi yang di paripurnakan untuk dijadikan Peraturan Daerah (PERDA) antara lain, Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tentang CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR).

Rapat Paripurna DPRD Seluma "Berlangsung Tertib" 3

Peserta Rapat Paripurna

Dalam pembahasan ke empat Raperda tersebut, fraksi-fraksi satu persatu menyampaikan pendapat agar nantinya setelah di Perda kan, pihak eksekutif dapat mensosialisasikan Perda tersebut. Dan dengan adanya Perda ini dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah supaya ketika di sahkan oleh pihak legislatif jangan hanya sekedar menambah tumpukan kertas.

Tujuan pengesahan 4 Raperda ini yaitu untuk mendapatkan kekuatan Hukum dalam melaksanakan masing-masing Perda Tersebut. (Mukhsin)