oleh

Kepsek SMKS Wahana Bakti “Ditetapkan Sebagai Tersangka”

Mukomuko, realitasterkini.com – Polres Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Wahana Bakti yang dibangun di Kecamatan Kota Mukomuko pada tahun 2016 lalu. Hal itu disampaikan Kapolres Mukomuko AKBP ANDY ARISANDI pada jumpa pers, Selasa (2/2/21).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Identitas tersangka berinisial RJ, adalah Ketua Tim Pendiri atau Kepala Sekolah Baru SMKS Wahana Bhakti Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

Ia menandaskan hal itu saat menyampaikan rilis perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana bantuan pembangunan (USB) SMKS Wahana Bakti Kecamatan Kota Mukomuko tahun 2016, paket keahlian jurusan teknik sepeda motor dan jurusan akomodasi perhotelan yang bersumber dari Dana APBN dengan jumlah anggaran lebih kurang Rp2,7 miliar, ungkap Kapolres.

Menurutnya, saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana penyimpangan bantuan pembangunan USB SMKS Wahana Bakti tersebut dengan dasar : LP-A/33/I/2020/BKL/Res MM, Wahana Bhakti tahun 2016 di Polres Kabupaten Mukomuko.

Sementara kronologis kejadian kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan pembangunan itu, yakni tahun 2016 Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan RI ada kegiatan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.

Berangkat dari itu, Yayasan Bhakti Raflesia Kabupaten Mukomuko atau pemerintah daerah mengajukan proposal ke Direktorat Pembinaan SMK Subdit Sarana dan Prasarana sehingga Yayasan Bhakti Raflesia Kabupaten Mukomuko menerima bantuan sebesar Rp2,7 miliar.

“Untuk diketahui, ‘RJ’ yang ditunjuk selaku ketua tim pendiri dan juga sebagai Kepsek USB SMKS Wahana Bhakti saat itu sekaligus yang melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan jumlah anggaran tersebut”, terang Kapolres.

Dalam kasus dugaan penyimpangan dana pembangunan USB SMKS tersebut pihak penyidik menggunakan pasal 3 pasal 9 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana minimal 1 tahun paling lama 20 tahun, jelas Kapolres. (Alf)