oleh

Rapat Perdana Kepengurusan DPD SPRI Provinsi Bengkulu “Kebebasan Pers Jangan Dikangkangi UKW”

Bengkulu, realitasterkini.com – Kebebasan Pers yang tercetus pada tahun 1998, dan ditindaklanjuti pada UU Pokok Tahun 1999 tentang Pers dimana cukup jelas bahwa pekerjaan insan pers tak dapat dihalangi oleh siapapun sembari mempedomani Kode Etik Jurnalistik dan penyajian sebuah berita dengan mempedomani 5 W, 1 H.

Namun kebebasan tersebut beberapa tahun belakangan ini terganjal akibat peraturan Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

UKW tersebut dapat dikatakan hanya sebuah peraturan yang diciptakan salah satu organisasi tanpa di undangkan seperti halnya UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD – SPRI), dibawah payung hukum Dewan Pers Indonesia (DPI) Pusat Jakarta, membedah peraturan yang tak mendasar tersebut di Aula Hotel Depati Cupli Kota Bengkulu demi keselamatan beberapa media cetak dan online serta para wartawan/i yang telah bergabung di Organisasi SPRI dibawah payung hukum DPI.

Ketua DPD SPRI Propinsi Bengkulu, Aprin Taskan

Ketua DPD SPRI Propinsi Bengkulu Aprin Taskan saat memimpin rapat perdana tersebut menegaskan, seluruh media yang telah bergabung di Organisasi SPRI dimana pun berada dan wartawan/i tak perlu takut melakukan peliputan berita tanpa UKW, sebab apapun nama medianya jika telah berbadan hukum tidak dapat dihalangi oleh siapapun untuk meliput berita dan menayangkan ke media yang ia pekerja.

Demikian juga pihak pemerintah baik itu Sipil, TNI, Polri Eksekutif, legislatif dan BUMN, BUMD sebaiknya merangkul dan menerima kehadiran media tersebut tanpa mengedepankan UKW, tegas Aprin.

Edirman Mendrofa Pemimpin Redaksi Realitasterkini.com

Hal senada disampaikan Penasihat DPD SPRI Provinsi Bengkulu ‘Edirman Mendrofa’ yang juga sebagai Pemimpin Redaksi Media Online realitasterkini.com berharap kepada semua pihak baik itu kalangan pemerintah sipil, TNI – Polri, Eksekutif, legislatif, BUMN-BUMD dan kalangan masyarakat umum, untuk lebih jeli dan mengkaji lebih dalam peraturan UKW tersebut, agar tidak berbenturan sesama insan pers dan membuka ruang menerima para media yang telah bergabung di Organisasi SPSRI dibawah Payung Hukum Dewan Pers Indonesia (DPI).
“Mari semua pihak sama-sama menghargai Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers agar kedepan tak bermunculan kesan mengangkangi hak jurnalis,” (**)