oleh

Ketum OMBB M. Diamin : “Pemerintah Segera Selesaikan Sengketa Lahan PT. PDU”

Bengkulu, REALITASTERKINI.com – Ketua Umum Organisasi Maju Bersama Bengkulu (OMBB) ‘M. Diamin’   angkat bicara mengenai konflik PT. PDU dengan Warga Desa Durian Daun, Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pasalnya, hingga detik ini pemerintah kabupaten dan provinsi tak bertaring untuk mengambil sebuah keputusan untuk mencekal lahan PT. PDU tersebut dikembalikan kepada masyarakat setempat yang pada dasarnya lahan itu sebelumnya adalah Tanah Ulayat nenek moyang warga setempat.

“Seharusnya pemerintah kabupaten dan provinsi segera mengambil sikap tegas terhadap perusaan tersebut jika benar-benar pemerintah itu mengedepankan nasip rakyat ketimbang nasip perusahaan,” tegas Ketum OMBB ‘M.  Diamin’ saat berada di lokasi sengketa lahan tersebut, Senin (14/06/21).

Ketum OMBB M. Diamin (Kaos Biru) Saat Berada di Lokasi PT. PDU Bersama Warga

Diamin mengatakan, Konflik Lahan PT. PDU tersebut sudah lama terjadi dengan warga setempat (Warga Desa Durian Daun – red), sementara Pemerintah Pusat (Presiden RI. Joko Widodo) mempunyai segudang program yang berorentasi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat petani ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan sangat disayangkan, program dan kebijakan Presiden RI. Joko Widodo tersebut justru diabaikan oleh pemerintah daerah, yang diduga lebih mengedepankan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar M. Diamin.

Untuk diketahui, Lahan HGU PT.PDU sudah berakhir pada tahun 2018 Islam, dan telah diberi waktu oleh pemerintah daerah untuk pembaruan HGU tersebut hingga akhir tahun 2020 lalu.

“Terkait masalah pembaruan juga belum terlaksana hingga akhir tahun 2020 lalu, seharusnya pihak PT. PDU tidak lagi melakukan aktivitas pengelolaan lahan tersebut, dan pemerintah daerah turun ke lokasi untuk menghentikan kegiatan PT. PDU tersebut tanpa tebang pilih,” tegas M. Diamin.

Selain itu, Ketum OMBB ‘M. Diamin’ yang telah di beri kuasa oleh Forum Barisan Masyarakat Pejuang Tanah Ulayat Penyangga untuk mendampingi sengketa lahan tersebut, berharap agar HGU yg dikuasai swasta/perusahaan PT. PDU di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara segera mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat setempat.

“Atas sengketa Lahan Ulayat Masyarakat ini, kami dari Organisasi Maju Bersama Bengkulu (OMBB) mendesak pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk mengembalikan HGU Korperasi menjadi HGU Petani,” pungkasnya. (**)